50 Persen Produk Hukum Indonesia tidak Pro HAM

DENPASAR--MI: Produk hukum Indonesia yang dihasilkan oleh DPR RI periode 2004-2009 hanyak yang belum sepenuhnya berelasi dengan hak azasi manusia (HAM). Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Elsam I Gusti Agung Putri Astrid Kartikasaat seminar berjudul Politik dalam Perspektif HAM di Inna Veteran Hotel Denpasar, Jumat (20/2). Menurutnya, produktivitas DPR RI periode 2004-2009 masih sangat rendah. Bahkan sebagian undang-undang (UU) yang dihasilkan tidak semuanya berelasi dengan HAM dan sebaliknya bertentangan dengan HAM. "Selama lima tahun bekerja, DPR RI tidak mampu mengintegrasikan antara produk hukum dengan HAM. Oleh karena itu, jumlah produk hukum yang tidak sejalan dngan HAM hingga kini mencapai 50," ujarnya. Hasil survei LSM Elsam memnunjukkan, dalam program kerja nasional DPR RI ada 284 UU yang akan digarap. Namun DPR RI hanya mampu menyelesaikan 39 produk UU. Sebanyak 129 UU yang hingga kini masih utang karena masih dalam bentuk rancangan, sedangkan sisanya tidak bisa dilaksanakan. Dari 129 UU tersebut, ujarnya, ada 34 yang hanya berbicara tentang otonomi daerah. Sedangkan dari 39 produk UU yang berhasil diselesaikan, hanya 18 UU yang sejalan dengan HAM, sedangkan 21 UU lainnya dinilai bertentangan dengan HAM di Indonesia. UU yang telah diselesaikan maupun UU yang masih dalam bentuk rancangan, ada 76 yang tidak berelasi dengan HAM, sehingga hanya 24 yang memiliki relasi dengan HAM. Bila ditinjau lebih dalam, ujarnya, jumlah UU yang pro HAM bukan hasil kerja keras para wakil rakyat, tetapi hanya merupakan ratifikasi dari berbagai konvensi internasional tentang HAM dan sejenisnya. Padahal seharusnya, semua produk UU yang dihasilkan harus memiliki dimensi HAM. Dengan hasil yang dicapai tersebut, kata Astrid, menunjukkan bahwa DPR RI sangat tidak produktif dalam melaksanakan amanat rakyat dan terkesan mandul. Kemadulan DPR RI bisa diperlihatkan dari penggunaan hak DPR RI. Sebab, selama lima tahun DPR RI hanya mengeluarkan 11 hak interpelasi dan sembilan hak angket. Itu pun, dari 11 hak interpelasi, hanya sembilan hak interpelasi yang sejalan dengan HAM sedangkan dua lainnya sangat bertentangan dengan HAM. Dari Sembilan hak angket, hanya lima hak angket yang sejalan dengan HAm, sementara itu empat hak angket lainnya sangat bertentangan dengan HAM.   (Sumber: Media Indonesia, 20 Februari 2009)

Ditunggu, Laporan Dana Kampanye dan Kekayaan

Ditunggu, Laporan Dana Kampanye dan Kekayaan   Sabtu, 21 Februari 2009 16:14 Pelaporan harta kekayaan dan dana kampanye calon anggota legislatif amat penting untuk mengurangi potensi korupsi politik dan mengukur integritas kandidat yang bertarung di Pemilu 2009. Untuk itu, meski tidak ada ketentuan yang mengharuskan, pelaporan itu perlu diusahakan. "Kami akan mendorong caleg untuk melakukan pelaporan dan mereka yang melakukannya akan diberi penghargaan, seperti identitasnya dicantumkan dalam situs resmi kami dan disebut di sejumlah pertemuan yang kami lakukan," kata penggiat Gerakan Nasional Anti-Politisi Busuk (Ganti Polbus), Ibrahim Zuhdhi Fahmy Badoh, Jumat (20/2). Fahmy yang juga Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch ini menuturkan, formulir pelaporan harta kekayaan dan dana kampanye itu sudah dikirimkan ke sejumlah caleg sejak Kamis lalu. Formulir tentang pelaporan dana kampanye antara lain diisi dengan sejumlah kolom, seperti berapa dana kampanye yang disediakan, dari mana asalnya, dan untuk apa. Adapun formulir tentang daftar kekayaan intinya berisi pertanyaan jumlah kekayaan yang dimiliki berikut asalnya. Setelah diisi dan dikembalikan ke Sekretariat ICW di Jalan Kalibata Timur, Jakarta, atau melalui surat elektronik, lanjut Fahmy, formulir akan diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilu. Daftar di formulir itu juga akan disebarkan di daerah pemilihan (dapil) kandidat yang mengisinya. Jadi masyarakat calon pemilih dapat memiliki gambaran yang lebih utuh tentang caleg yang bertarung di daerahnya tersebut. Saat ini sudah ada caleg yang menyatakan bersedia mengisi formulir itu dan bahkan bersama-sama mengirimkannya ke KPK, KPU, dan Bawaslu. Belum cukup Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, KPK tidak dapat mengharuskan para caleg melaporkan harta kekayaan dan dana kampanyenya ke komisi itu. Itu karena mereka bukan penyelenggara negara. "Namun, jika ICW atau Ganti Polbus mengirimkan laporan itu ke KPK, kami akan menerimanya," kata dia. Sementara itu, Iwan Dwi Laksono, caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa untuk Dapil Jawa Timur I, mengatakan, upaya yang dilakukan ICW dan Ganti Polbus belum cukup untuk mencegah terjadinya korupsi politik dan membangun integritas caleg. "Penghargaan seharusnya diberikan kepada para caleg yang tidak melakukan politik uang ketika berkampanye atau secara nyata sudah melakukan pembelaan kepada kelompok masyarakat yang tertindas," katanya. Agung Putri, caleg dari PDI-P untuk Dapil Bali, menyatakan, jika diminta, ia tidak keberatan melaporkan kekayaan dan dana kampanyenya. "Sumber dana kampanye dan kekayaan saya juga jelas. Jadi mengapa saya harus khawatir?" ujarnya. Dia menduga, penolakan gagasan Ganti Polbus akan dilakukan para caleg yang biasa menggunakan uang negara atau tak jelas sumbernya. (NWO) Sumber: Kompas

Habis-habisan dan Kini Tambah Miskin

Habis-habisan dan Kini Tambah Miskin   Kompas, Kamis, 19 Maret 2009 | 03:10 WIB   Walau menolak menyebutkan nominal dana yang dikeluarkan selama berkampanye, aktivis yang kini mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Golkar untuk Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta, Binny Bintarti Buchori, Rabu (18/3) di Jakarta, mengaku sudah habis- habisan membiayai kampanyenya. Selama ini ia menerapkan beragam strategi berkampanye, mulai dari mencetak stiker, kalender, hingga buklet yang di dalamnya terdapat foto diri dan sejumlah program yang ditawarkan. Selain itu, ia juga berkampanye mengunjungi masyarakat di sejumlah kecamatan atau kabupaten di daerah pemilihan (dapil)-nya, menggelar pendidikan dan pelatihan di pengajian, atau pertemuan dengan warga, serta talkshow di radio. "Untung saya dibantu temanteman aktivis dan jaringan lain, seperti alumni semasa sekolah. Mereka banyak membantu, bahkan ikut menyumbangkan sejumlah dana," ujar Binny. Ia juga membentuk tim sukses yang berasal dari sesama aktivis. Menurut Binny, tidak jarang masyarakat yang dia datangi secara terang-terangan meminta sesuatu darinya, baik dalam bentuk uang maupun fasilitas lain. "Yang jelas, tambah miskin, nih, karena keluar duit banyak. Jangan-jangan kalau ada survei statistik lagi nanti, saya bisa masuk kategori masyarakat miskin, deh," ujarnya sambil berkelakar. Binny mengakui, tidak semua daerah di dapilnya didatangi. Paling sekitar 40 persen lokasi strategis yang dia datangi. "Saya cuma berkampanye di daerah tertentu. Untuk menarik masyarakat mau datang, biasanya saya memberikan doorprize untuk ibu-ibu atau menyumbang untuk kas RT/RW ala kadarnya," kata Binny. Harus sungguh-sungguh Lain lagi cerita Agung Putri Astrid Kartika, aktivis yang kini menjadi calon anggota DPR untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Dapil Bali. Ia semula menganggap langkahnya sebagai sesuatu yang belum serius. "Namun, lama-lama saya merasa hal ini harus dijalani dengan sungguh-sungguh," katanya. Untuk itu, sejak September 2008, ia nonaktif dari jabatan Direktur Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat serta hampir selalu tinggal di Bali. "Menjadi caleg adalah pelajaran yang amat berharga bagi saya. Tidak ada yang dapat dipegang sebagai kepastian saat terjun di dunia ini. Suara rakyat tidak dapat dipastikan, apalagi dengan ketentuan suara terbanyak," kata Agung Putri. Menurut dia, suara terbanyak menyulitkan berjalannya mesin partai. Sesama kader partai bersaing dengan bebas. "Bagaimana mesin partai dapat berjalan efektif jika, misalnya, pengurus partai tingkat provinsi dan tingkat kabupaten sama-sama bertarung memperebutkan kursi DPRD dari dapil yang sama," katanya. Agung Putri selama ini lebih banyak memakai jaringan sesama aktivis lembaga swadaya masyarakat dan keluarga. Namun, uang memang memegang peranan penting. Apalagi sebagian tokoh di Bali biasa menerima sumbangan, seperti untuk upacara adat, dari orang yang mereka anggap berhasil. Apakah itu politik uang? "Hal itu menjadi kebiasaan. Ini yang menjadi tantangan bagi caleg miskin seperti saya," kata Agung Putri. Ia tidak pernah menghitung uang yang dikeluarkan. "Saya bisa pusing jika memikirkan uang. Pokoknya, jika ada uang, baik dari diri sendiri maupun bantuan teman, dipakai saja," lanjutnya. Agung Putri mengakui lebih memilih menawarkan ide tentang keikutsertaan rakyat dalam ruang politik nasional sebagai ujung tombak kampanyenya. Kampanye dengan menghadirkan ribuan orang dalam satu rapat umum tak menarik baginya. "Saya selalu mengatakan tidak bisa bekerja tanpa kalian. Kalau kalian percaya kepada saya, dukung saya, tetapi jika tidak, pilih PDI-P," katanya lagi. Aktivis buruh, Dita Indah Sari, yang kini menjadi caleg dari Partai Bintang Reformasi untuk Dapil Jawa Tengah V, juga mengaku lebih menggunakan pendekatan pertemuan langsung dengan konstituen untuk menjaring dukungan. Selain bertemu dengan kelompok masyarakat, baik dari kalangan buruh maupun petani, ia juga aktif mengunjungi masyarakat secara langsung dari pintu ke pintu serta menemui mereka di jalan. Untuk berkampanye, Dita mengaku tidak memiliki dana mencukupi untuk beriklan di televisi maupun radio. Karena itu, ia mengandalkan wawancara di media untuk menyebarkan pemikiran dan profilnya kepada calon pemilih. Namun, ia mengakui saat ini sudah menghabiskan dana sekitar Rp 150 juta, di luar penyediaan atribut. Ia memperkirakan akan menghabiskan dana tak kurang dari Rp 300 juta. Dana itu 100 persen berasal dari sumbangan keluarga, rekan aktivis, pengusaha, dan aktivis politik lain. Aktivis The Indonesian Pluralism Institute, Galata Conda Prihastanto, yang menjadi caleg Partai Amanat Nasional untuk DPR dari Dapil Jateng V, pun memanfaatkan jaringan untuk mendulang dukungan. Ia, didukung berbagai lembaga dan aktivis, rutin mengadakan beragam kegiatan, seperti pendidikan bagi pemilih pemula dan pelatihan caleg. Dengan dukungan itu, ia tak terlalu memikirkan dana. Dana baru tersedot saat harus membuat beragam atribut. (mzw/jos/nwo/dwa/inu/tra)

Buruk Kualitas Legislasi DPR Dalam Perspektif HAM

Buruk Kualitas Legislasi DPR Dalam Perspektif HAM   Studi oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) pada 2005-2008 menunjukkan bahwa kualitas DPR buruk dalam menghasilkan produk legislasi terkait dengan hak asasi manusia (HAM). Sebagian besar Undang-undang yang dihasilkan DPR lebih bersifat transaksional. Direktur Elsam Agung Putri Astrid Karika menyampaikan hal itu dalam Diskusi Dinamika Politik dalam Perspektif HAM yang diadakan Aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) se-Bali (Alase) di Denpasar, Jumat (20/2). Diskusi setengah hari ini dihadiri sekitar 100 orang dari kalangan aktivis LSM, calon anggota legislatif (Caleg), dan masyarakat umum. Menurut Agung Putri ada tiga fungsi yang harus dilaksanakan oleh DPR yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan pemerintah, dan fungsi anggaran. Berdasarkan studi terhadap fungsi legislasi, terlihat bahwa kualitas DPR terhadap pembuatan legislasi sangat tidak memperhatikan masalah HAM. "Lebih dari 50 persen produk legislasi yang dibuat DPR tidak sesuai dengan HAM," kata perempuan alumnsi S2 di Belanda ini. Berdasarkan studi Elsam, selama 2005-2008 DPR menghasilkan 129 Undang-undang (UU). Sebagian besar UU tersebut, sekitar 36 persen, adalah tentang pemekaran wilayah. UU lain, apalagi terkait dengan HAM, sangat minim. DPR sendiri membuat rencana produk legislasi sebanyak 284 UU. Namun hanya 39 UU yang sesuai dengan rencana tersebut. Studi tersebut juga memperlihatkan bahwa dari 129 UU produk, hanya 34 UU yang terkait HAM. Itu pun hanya 18 produk legislasi yang sesuai dengan perspektif HAM dan sisanya tidak sesuai dengan HAM. "Ini hal ini yang memprihatinkan," ujar Putri. UU yang sesuai dengan perspektif HAM, lanjut Putri, lebih banyak berupa ratifikasi terkait dengan perlindungan HAM. "Sebagian besar UU yang dibuat bukanlah penjabaran dari HAM yang sudah diatur konstitusi tapi malah sebaliknya, bertabrakan," katanya. Menurut Putri hasil studi Elsam itu menunjukkan bahwa ada persoalan serius mengenai pemahaman dan penerapan HAM dalam proses pembuatan legislasi. "Isu HAM hanya terkelompok dalam subjek tertentu, bukan mendasari masalah lain," katanya. UU yang sejalan lebih banyak bersifat ratifikasi. Tidak misalnya mengilhami isu pelayanan publik dan lain-lain. Mereka belum bisa mengintegrasikan HAM dalam legislasi. Hal ini, menurut Putri, terjadi akibat masih rendahnya pemahaman anggota DPR terhadap persoalan HAM. "Minimnya kualitas pemahaman ini akibat tingginya politik transaksional," ujar Putri. Selain itu juga karena DPR sendiri belum punya indikator untuk menilai apakah UU itu memilki kandungan HAM atau tidak sehingga ada ketimpangan antara rencana dan penerapan. Menurut Putri, puncak dari lahirnya produk legislasi yang tidak sesuai dengan perspektif HAM adalah dengan disahkannya UU Pornografi. UU ini menjadi puncak dari UU lain yang selama ini sudah jadi keprihatinan publik seperti UU Sumber Daya Air, UU Penanaman Modal, dan lain-lain. Akibat buruknya produk legislasi ini maka banyak masyarakat yang melakukan judicial review terhadap UU itu. Selama ini judicial review ini menghabiskan biaya sangat besar. "Maka proses legislasi kita masih sangat boros," katanya. Buruknya kualitas DPR dari perspektif HAM juga bisa dilihat dari fungsi mereka dalam hal pengawasan pemerintah. Fungsi ini biasanya diwujudkan dalam interpelasi dan hak angket. Selama lima tahun DPR hanya mengeluarkan sembilan hak angket antara lain untuk kasus impor beras dan kenaikan BBM. Dari 9 pengajuan hak angkat tersebut, lima hak angket yang punya perspektif HAM. "Itu pun tidak ada ujungnya. Gagal di tengah jalan sehingga tidak ada hasil," tambah Putri. Dalam kasus-kasus sangat besar seperti busung lapar dan krisis ekonomi, DPR tidak penah mengeluarkan fungsi pengawasan. Padahal hal-hal tersebut sangat penting dalam perspektif HAM. "Secara substansi DPR belum melakukan perubahan sama sekali," ujarnya. "Inilah hasil dari DPR selama lima tahun ini. Ini bisa merepresentasikan kinerja DPR selama ini bahwa mereka belum bekerja dengan penuh terhadap persoalan HAM," lanjut Putri.. Untuk menaikkan kualitas anggota DPR terkait dengan isu HAM, Putri menyarankan agar pada Pemilu ke depan, masyarakat menjadikan HAM sebagai pertimbangan untuk memilih caleg. "Ini untuk meminimalkan terjadinya politik transaksional sehingga agar kasus-kasus pelanggaran HAM tidak lagi diperdagangkan anta-fraksi," ujarnya. Dalam diskusi yang sama, Ketua Komite Nasional (Komnas) HAM Ifdhal Kasim juga mengatakan bahwa sebagian besar anggota DPR yang sekarang agak alergi dengan kasus pelanggaran HAM. "Makanya tidak banyak yang selesai seperti kasus 65, Talang Sari, dan Tanjung Priok. DPR sering menjadi hambatan bagi penyelesaian kasus pelanggaran HAM," katanya. Ifdhal juga menyoroti masih adanya pembatasan dalam aturan Pemilu. "Salah satunya adalah bahwa orang yang pernah mendapatkan hukum tidak layak dipilih padahal seharusnya kalau sudah selesai dihukum ya boleh dipilih," katanya. Selain persoalan hak dipilih, Ifdhal juga menyoroti kebijakan afirmasi dalam Pemilu 2009. Menurutnya kebijakan afirmasi seharusnya diterapkan pada caleg perempuan. Kebijakan afirmasi merupakan bentuk yang dilakukan negara untuk mempercepat partisipasi politik suatu kelompok. "Kita tahu bahwa partisipasi perempuan sangat kecil karena itu afirmasi terhadap perempuan itu justified," tambahnya. Ifdhal menyarankan agar aktor-aktor yang ikut Pemilu perlu dilihat dalam perspektif penegakan HAM ke depan. "Kalau tidak cermat memilih, kita akan kehilangan kesempatan memperbaiki situasi," ujarnya. [b]

Kepedulian Legislatif Pada HAM Rendah

Kepedulian Legislatif Pada HAM Rendah Taensiat, Hasil Kajian Aliansi LSM ( Elsam) dari sekitar 180 undang-undang yang dibuat oleh DPR RI hanya 34 undang-undang yang berdimensi hak asasi manusis (HAM). Namun hanya 18 undang-undang yang dinilai sejalan dengan perlindungan HAM. Direktur Eksekutif Elsam Gusti Agung Putri Astrid Kartika ketika ditemui beritabali.com di Tainsiat (20/2) menyatakan yang cukup mengecewakan adalah dari 18 undang-undang yang dinilai sejalan dengan perlindungan HAM, 50% merupakan hasil ratifikasi kesepakatan internasional. Kondisi ini menunjukkan rendahnya kepedulian legislative terhadap HAM. Agung Putri menegaskan pada dasarnya cukup banyak undang-undang yang bisa mengadopsi perlindungan HAM. "Apakah Undang-undang perkebunan, sumber daya air, undang-undang kehutanan atau usaha kecil dan menengah. Tetapi karena rendahnya perspektif HAM di kalangan DPR , maka mereka lupa memasukkan dimensi hak asasi manusia" jelas Gusti Agung Putri Astrid Kartika. Direktur Eksekutif Elsam Gusti Agung Putri Astrid Kartika berharap pada pemilu tahun ini masyarakat memilih calon legislative yang mengedepankan perlindungan HAM. (mlt)

Pram dan Saya: " Atas Nama Pengalaman"

Pram dan Saya: "Atas Nama Pengalaman" Mengenang pengarang besar Indonesia: Pramoedya Ananta Toer, wafat 2007.     Pramoedya Ananta Toer adalah Batu Karang.    "Mau apa kamu?" "Saya mau tau tentang sejarah, Pak"  "Ha ha ha…. Saya sudah tutup buku dengan Jawa."   Percakapan itu terjadi kurang lebih 15 tahun lalu di siang hari, di rumah Pram (begitu biasa ia dipanggil) di perkampungan timur Jakarta, Jalan Multikarya II/ 26 (?). Ini kali kedua aku datang. Kedatangan pertama di akhir tahun 80an aku masih merasa was-was. Buku tetralogi karya Pulau Buru baru saja dilarang. Kawan-kawan dalam pengejaran. Bonar Tigor atau Coki, Bambang Isti dan Bono telah ditangkap. Beredar kabar bahwa mereka mengalami penyiksaan maha berat. Kedatangan kali kedua, sekitar tahun 1993, aku sudah semakin mengenal lubang-lubang bocor kekuasaan. Aku datang sebagai aktivis perburuhan, peneliti ilmu social, pengembang jaringan kebudayaan rakyat.   "Jawa sudah hancur. Dia dimakan oleh intrik dan keserakahannya sendiri...."   Aku tidak mengerti. "Arus Balik" belum lagi diterbitkan waktu itu. Namun politik kala itu cenderung memanas. Untuk pertama kalinya pemerintah mendengung-dengungkan "keterbukaan". Ini cuma langkah awal swastanisasi, namun angin segar politik terasa. Para budayawan, seniman, wartawan yunior senior, kaum cerdik cendekia, rohaniwan sibuk membicarakan pelarangan buku Pramoedya yang namanya harum di luar negeri. Sebaliknya Pram  ketika kutemui, lebih asyik bicara tentang kebangkrutan bangsa Jawa, kebudayaan Hindhu Buddha, keagungan Syiwa dan Wisnu. Tiap kali kutanyakan perihal pelarangan buku-bukunya, Pak Pram tersenyum nyengir. Kemudian dihisapnya satu batang rokok jarum entah yang ke berapa, dalam-dalam, hingga terdengar serak hisapan dari tenggorokannya. Dengan bahasa Indonesia yang rapi dia bilang:   "Itu milik kaum muda. Tugas nasional saya adalah menulis. Keputusan membaca ada pada kalian. Kamu tau apa itu Orde Baru. Penghancur kebudayaan. Tidak beradab. Kotor. Ingat! Sukarno mempersatukan bangsa ini tanpa satu tetes darahpun. Tanpa satu tetes darahpun! Suharto? Dia perlukan kematian jutaan orang. Buku-buku dibakar. Orang-orang dibuang ke Pulau Buru. Sultan Agung juga begitu. Kekuasaan ditegakan bukan untuk membangun peradaban, tetapi menghancurkannya."   Dari berbagai tulisannya aku tau dia tetaplah batu karang. "Apabila sebagai pengarang harus kutangguhkan begitu banyak ketidakadilan di tanahair sendiri, penganiayaan lahir-batin, perampasan kebebasan dari penghidupan, hak dan milik, penghinaan dan tuduhan, bahkan juga perampasan hak untuk membela diri melalui mass-media mau pun pengadilan, aku hanya bisa mengangguk mengerti. Sayang sekali kekuasaan tak bisa merampas harga diri, kebanggaan diri, dan segala sesuatu yang hidup dalam batin siapa pun." ("Maaf Atas Nama Pengalaman," Esai Pramoedya Ananta Toer, Jakarta, 1991)   "Kamu tau ada berapa gunung di Jawa ini?" "Tidak, Pak." "Wah gimana ini, anak muda." "Kamu tau gunung Lawu?" "Tau, Pak." "Dimana itu?" "Ya, di Jawa tengah, Pak." "Salah.  Gunung Lawu adalah titik temu Jawa tengah dan Jawa timur. Di sana ada sungai terpenting sumber peradaban bangsa Jawa. Hasil pertanian dan barang logam dari dalam keluar dari sungai itu ke lautan lepas menuju bumi Hindia dan seterusnya." "Kalau mau jadi orang Indonesia harus tahu berapa gunung berapi kita punya. Berapa sungai dan anak sungai mengalir di bumi Indonesia. Bagaimana sungai itu mengalir. Sumatera itu sebenarnya berasal dari kata Samodera. Maluku dari Mameluk, sebutan orang Arab."    Nada bicaranya mengingatkan aku pada seorang penyair Dayak Katingan, Kusni. Ketika kutanya: "Bagaimana situasi di Kalimantan Tengah?" Dengan puitiknya ia menjawab " begini: delapan anak sungai menjulur dari selatan ke utara. Melintasi Palangkaraya dan disitulah puak-puak kebudayaan tumbuh. Anak-anak Katingan hidup dan berpolitik dari sana..." Begitu juga bung Hersri ketika harus berujar tentang Bung Karno. Katanya : "Apa yang dicita-citakan dan diperjuangkan Bung Karno itu bukan untuk Indonesia, negeri dan rakyatnya saja. Seperti Kakrasana yang tidak hanya berpikir tentang Mandura. Tetapi untuk mamayu hayuning bawana seluruh rakyat sedunia, sebagaimana secara harfiah dirumuskan dalam Mukadimah UUD 45, dan belakangan secara jelas dan rinci diucapkannya dalam pidato To Build the World Anew[6], "Membangun Dunia Baru"…..(Catatan menyambut peluncuran buku "Bung Karno Menggugat", Jakarta 11 Maret 2006)   Beginikah seniman pra Orde Baru menjalin politik kebudayaan tanah dan bumi dalam rangka menemukan peradaban baru?   Bicara dengan PAT –sebutan aku dan teman, kala itu -- serasa cakrawala dan duniaku bertambah luas. Dia tidak pernah bersumpah serapah. Kediktatoran baginya adalah bagian dari budaya "kampung".  Agama-agama… demikian juga, ketika disebarkan tanpa mengikutkan peradaban yang membentuknya, maka menjadi senjata pemusnah peradaban lain. Bila kita bicara tentang melawan pembungkaman, Pram justru bicara tentang kebangkrutan peradaban. Dia tidak tertarik bicara tentang penangkapan dan penyiksaan dia serta pengalaman Pulau Buru semata sebagai pengalaman Individual. PAT akan menyebut itu  dalam satu nafas dengan pembunuhan di berbagai tempat lain, penghancuran karya-karya, sebagai penghancuran suatu eksperimen raksasa kebudayaan nasional.   Ia melihat nasibnya diseret dalam gelombang besar yang entah hendak menghempaskan bangsa ini kemana. Pram terus menerus bertanya mengapa bangsa ini bisa berbuat sekejam ini? Moral apa?    Baru sekarang aku mengerti. UU Pornografi menunjukan apa yang Pram katakan belasan tahun lalu. Keruntuhan suatu peradaban. Peradaban-peradaban selatan telah dihancurkan oleh masuknya peradaban dari utara. Dulu Utara membeli dari selatan. Sekarang sebaliknya. Kehancuran paling menentukan adalah berkuasanya kerajaan Demak. Ini diikuti oleh masuknya armada portugis, dan seterusnya …. Dan seterusnya…. "Arus BaliK" aku bacai dengan penuh makna, kini!!!  Ketika buku ini terbit 13 tahun lalu dalam rangka menyambut 50 tahun Indonesia Merdeka, tahun 1995, aku tidak merasa terkait di dalamnya. Nama asli  nenek moyangku terasa asing bagiku. Tak bisa kutemukan kenikmatannya memahami Wiranggaleng, Adipati tuban sir rajasa wilwatikta, dan sebagainya. Dongeng. Tapi kini, arus balik sedang terjadi, di depan mata. Ini sebuah perang besar seorang Pramoedya Ananta Toer mempertahankan kebudayaan seculer, nasionalis, terbuka, hindu, Buddha, dan suatu peradaban masa lalu yang menghantarkan penemuan akan harga diri suatu bangsa.   Inilah ironi bangsa ini. Pram bicara dengan senyum pahit. Dimulai dari kehancuran para ksatria. Apalagi brahminnya. Semua berdagang.  "Maka para bupati tetangga semakin yakin, Sang Adipati memang bukan lagi seorang ksatria, telah merosot jadi sudra." (Arus Balik, hal. 24) Ironi histori Jawa termaktub di sini: pada waktu Belanda mengelilingi dunia mencari rempah-rempah, Surabaya suatu bandar transit rempah-rempah yang sama untuk konsumsi internasional dihancurkan oleh seorang raja pedalaman Jawa, Sultan Agung. (Maaf Atas Nama Pengalaman,)   Dan selanjutnya Jawa seolah menunggu nasibnya. Sejak kegagalan Sultan Agung, Jawa tetap terkungkung dalam peradaban dan budaya 'kampung', ditelan mentah-mentah oleh Belanda selama 3 1/2 abad. Sungguh tragi-komedi yang mengibakan. Sedang Belanda datang hanya dengan kekuatan sebiji sawi, bangsa berjumlah kecil, negeri kecil, di ujung utara dunia, setelah melintasi Samudera Atlantik, Hindia, Pasifik. Juga dalam perut kekuasaan Belanda, Jawa tetap memuliakan peradaban dan budaya 'kampung'nya dengan klimaks 'kampung'nya: "mandi darah saudara-saudara sendiri", sampai 1965-66. .... Dan karena sudah tidak dalam perut kekuasaan Eropa lagi, jelas pembantaian mencapai skala tanpa batas. (Maaf Atas Nama Pengalaman)     "Kenapa mau belajar sejarah?" "Banyak yang saya tidak tahu selama ini pak." "Belajar sejarah bukan untuk tahu banyak. Sejarah adalah tempat dimana kita pulang."   Pemilu sudah jamak ditertawakan sebagai lakon omong kosong para pencari harta dan kuasa. Aku pun dulu tidak peduli. Kemudian aku menemukan kesungguhan, kepercayaan, keyakinan akan politik justru pada banyak manusia yang paling terhalang dari kursi kuasa. Sehingga dihadapanku justru yang kulihat bahwa yang mentertawakan pemilu pun dengan caranya sendiri sedang menghitung-hitung kuasa. Dan pada gilirannya mereka juga mempertaruhkan sejarah. Klaim demi klaim sejarah bertebaran di panggung-panggung kampanye, baliho, pertemuan maupun warung-warung kopi. Semakin yakin aku bahwa tidak ada perubahan dimulai tanpa mengenal sejarah. Ki Hajar Dewantara berkali-kali menyatakan bahwa Bangsa yang tidak mengenal sejarah tidak akan bergerak kemana-mana. Tetapi lebih dari itu, Pramoedya menjadikan sejarah menjadi kerisnya untuk bertarung.   Tetapi aku seorang pengarang dan pendidikan minim, jadi bukan materi-materi historis yang kukaji, tetapi semangat-semangatnya, yang kumulai dengan tetralogi Bumi Manusia, khusus menggarap arus-arus yang datang dan pergi dalam periode Kebangkitan Nasional Indonesia. Dan jadilah kenyataan baru, kenyataan sastra, kenyataan hilir, yang asalnya adalah hulu yang itu juga, kenyataan historis. Kenyataan sastra yang mengandung di dalamnya reorientasi dan evaluasi perdaban dan budaya, yang justru tidak dikandung oleh kenyataan historik. Jadinya karya sastra adalah sebuah thesis, bayi yang memulai perkembangannya sendiri dalam bangunan-atas kehidupan masyarakat pembacanya. Dia sama dengan penemuan-penemuan baru di segala bidang, yang membawa masyarakat selangkah lebih maju.   Kali- kali berikutnya, aku bukan lagi tamu yang haus mencari kepintaran. Kalau tidak soal mencari informasi atau pinjam buku, memberi buku, mengantar teman, mengundang acara. Pram menjadi rekan kerja sehari-hari.  Biasanya kalau sudah begini dia mulai dengan pembicaraan ringan semisal tentang bukunya yang sedang diterjemahkan ke Bahasa Itali, atau rencana pemberian Doktor Honoris Causa dari Universitas di Amerika Serikat. Ada yang ingin memfilmkan buku tetralogi-nya. Dan tersenyum dia tanya kembali pada si pembuat film: "Berani bayar berapa?"   Setiap ulang tahunnya aku datang bersama Dolorosa, pematung, membawa Ikan Arsik untuk dimakan bersama. Habis itu ngobrol ringan. Kalau lagi sial, datang sore kita tak jumpa dengannya karena Pak Pram sibuk bakar sampah. "Kebiasaan di Buru…heheheh" Ujarnya nyengir. PEmbicaraan di hari-hari terakhirnya lebih banyak soal asam uratnya. Obatnya satu "Minum wine… whaa ha ha… Pasti sembuh.. Cap orang tua juga bagus. Dan jangan lupa makan bawang putih setiap hari. Ini sudah saya buktikan bertahun-tahun di Buru."   Dalam obrolan agak serius, kita bicara tentang rencananya merampungkan Ensiklopedi Indonesia. Ini karya terakhirnya yang tak sempat ia rampungkan. Saat aku terakhir ke sana beliau tengah merampungkan ensiklopedi untuk huruf " P", khususnya kata "Perawat": kapan perawat muncul dan apa arti perawat bagi suatu bangsa. Semua dipikirkan oleh Pram. Kalau ingin tahu apa saja itu, maka ada baiknya menyimak kumpulan klipingnya tentang dirinya sendiri. Pram menggunting berita dan apapun yang terkait dengan dirinya sejak belasan tahun lalu segera setelah ia kembali ke rumah dari pembuangan. Dan ketika aku datang, sudah sekitar 13 jilid buku kliping dia rampungkan. Kliping tentang Pramoedya Ananta Toer... dibuat sendiri oleh sang pemilik nama.   Anehnya dengan Pram aku tidak pernah bicara tentang perempuan. Padahal berpanjang-panjang kita bicarakan Kartini. Beberapa teman perempuan mengkritik cara Pram melihat perempuan sangat konvensional, tidak membebaskan. Memang perempuan sebagai katagori sosial tidak ada dalam kamusnya. Perempuan adalah Dedes, nyai ontosoroh, kartini, larasati, midah dan gadis pantai yang adalah ibunya sendiri. Perempuan adalah sosok-sosok.   Mulanya memang tampak bertentang-tentangan: seorang yang menggambarkan perempuan secara konvensional justru menempatkan sosok perempuan di tempat begitu sentral dalam banyak karyanya. Namun sejak berlakunya UU Pornografi, munculnya berbagai perda ketentuan berpakaian bagi kaum perempuan muslim, pelarangan Jaipongan di Jawa Barat, semuanya menjadi jelas. Tetap. Persoalan Pram adalah bangsa dan dalam hal ini perempuan memberi jejaknya dalam proses berbangsa.    Kehancuran perempuan adalah kehancuran suatu peradaban, suatu bangsa.... Kehancuran peradaban Hindu Jawa dan kemudian Jawa Hindu, di mata Pram, tanda-tandanya  ada pada penaklukan perempuan. "Lima tahun yang lalu sidang para pedagang Islam telah menghadap Tuanku Penghulu Negeri, memohon agar para wanita menutup buah dadanya. Sejak itu semua wanita yang keluar dari rumah diharuskan mengenakan kemban. Maka sekarang mereka tak bertelanjang dada lagi seperti halnya dengan kaum pria Pribumi." (Arus Balik, hal. 22) Praktek per-nyai-an di Hindia Belanda abad 19 adalah pendudukan permanen penguasa kolonial atas tanah Hindia Belanda. Praktek ini sebisa-bisanya dibelejeti oleh Pram melalui pahit hidup Nyai Ontosoroh, si Sanikem yang dijual bapaknya ke tuan besar Plikemboh dalam karyanya "Bumi Manusia".   Tidak ada perempuan sebagai suatu katagori social selama bangsa itu sendiri merendah-rendah derajadnya di mata bangsa lain. Oleh karena itu Kartini bagi Pram bukanlah seorang ibu baik hati yang tiba-tiba tertarik mendirikan sekolah putri demi 'emansipasi wanita.' Nyai ontosoroh bukan nyonya besar yang kagum pada seorang pemuda Jawa berbakat bernama Minke. Tapi kalaulah ada yang bisa disebut kekurangan dari karya Pram, maka itu adalah soal tendensi. Pram sebatas melihat penindasan perempuan sebagai konsekuensi keserakahan ketamakan oportunisme kaum priyayi dan kolonial. Pram kurang mengeksplorasi bagaimana kekuasaan colonial ditanamkan sedalam-dalamnya pada tubuh perempuan, dimana kendali seksualitas perempuan justru merupakan pilar kolonialisme.   Ketika suatu bangsa itu kalah, maka dalam perihal seksualitas, Pram teramat sinis. "Apa Orang Indonesia lakukan dalam kepungan kekuasaan modal? Tidak ada. Tidak mampu. Dan kita sekarang ini sibuk berkembang biak saja… he he he…  Lihat sinetron-sinetron itu. Halnya Cuma satu, berkembang biak." Tertawanya melebar dan bahunya terguncang-guncang. Pram bukan seorang puritan. Teman-teman seangkatan dan seperjuangannya kerap bercerita padaku bahwa Pramoedya itu flamboyan. Salah satunya adalah almarhum Basuki Resobowo pelukis angkatan 45. Dalam kunjungannya ke Multikarya ia berseloroh "Hei… Pram, lu gaya sekarang. Pake pantalon, kaya Belanda aja…. Mau nyamperin siape lagi …" Ini bukan dialog di tahun 45, tetapi di tahun 95. Basuki maupun Pram ketika itu telah lebih dari 70 tahun usianya.   Pramoedya Ananta Toer adalah batu karang hingga akhir hayatnya. Walaupun Joebaar Ayoeb, SekJen LEKRA, rekan kerjanya di masa Pra Orde Baru, mengatakan "Pram itu keras kepala memang, tapi kalau di pangku, mati dia…" sambil terkikik-kikik geli. Namun ini bukan soal keras kepala atau lembek kerasnya hati. Pramoedya adalah batu karang sejarah.  Ia mengembalikan dan membangkitkan lakon sejarah yang disingkirkan dari panggung kebesaran kuasa, justru ketika ia secara fisik maupun gagasan disingkirkan dari republik ini.   Sekarang Apa Saya baru saja membaca "Arus Balik." Minggu lalu. Ketika membaca, saya tidak merasakan sedang membaca sebuah novel sejarah. Saya seperti sedang melihat kenyataan di depan mata. Sebuah bangsa besar yang disegani bangsa-bangsa lain, hancur berkeping-keping. Tersisa raja-raja kecil di daerah-daerah. Agama bukan untuk membangun peradaban, tetapi menghancurkannya.   Bila ini dibaca dalam kekinian Bali. Potret Pram dalam arus balik semakin terang benar. Jelas. Untuk waktu cukup lama Bali adalah primadona, anak emas segala bangsa. Kemudian semua terlena. Hidup dalam kesukaan dan keserakahan. Tanpa sadar sesungguhnya krisis menggerogoti. Berlakunya Undang-undang Pornografi menjadi tonggak penting bagi kekalahan peradaban hindu Bali.   Dalam masa kini, berpikir kritis tidak cukup. Menolak sistem tidak punya arti. Sistem tidak ada. Diperlukan keputusan oleh seluruh warga, apa tugas kita semua.     Denpasar, 12 Februari 2009